Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi BELUM ADA PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN SWASTA TERCATAT DI BAZNAS

Ketua Baznas Dr. H. Anis Zakariah Kama, MM. didampingi Wakil Ketua II Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi, Drs. K.H. M. Alwi Nawawi, M.Ag.

Wakil Ketua II membidangi penyaluran dan pemberdayaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Drs.K.H. Jalaluddin Sanusi mengakui, bahwa masih banyak program penyaluran zakat kepada kaum dhuafa yang belum mampu direalisasikan sepanjang tahun 2018 lalu. Kendalanya, selain penerimaan zakat dari kelompok muzakki jumlahnya masih terbatas dan masih sangat minim jumlahnya, juga tenaga pengumpul zakat termasuk tenaga relawan zakat yang melakukan sosialisasi jumlahnya belum mampu menjangkau seluruh target wajib zakat di wilayah Kota Makassar.
“Selain itu para pengusaha dan perusahaan swasta masih kurang respon terhadap kewajiban zakat, bahkan jika dipresentasekan masih dibawah 30 persen yang memiliki kepedulian terhadap kewajiban zakat,” ungkap Kiai Jalaluddin kepada media ini yang sengaja menemui untuk dimintai tanggapan khusus terkait penyaluran zakat di wilayah Makassar, di ruang kerjanya belum lama ini.
Menurut Kiai Jalaluddin, sampai saat ini belum ada pengusaha di daerah ini yang tercatat menyalurkan zakat harta maupun zakat pendapatan di Baznas, apalagi perusahaan swasta yang cukup banyak dimiliki seorang muslim di Makassar.
“Khusus perusahaan swasta memang selama ini sama sekali belum tersentuh. Pernah kami menyurati sejumlah perusahaan untuk melakukan sosialisasi manajemen zakat, tapi tak ada respon. Surat kami tidak dibalas. Memang kendalanya, kita juga masih kekurangan tenaga penyuluh untuk melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dan pengusaha itu sendiri,” tandas Kiai Jalaluddin.
Terkait dengan zakat pendapatan yang dipungut dari pejabat negara dan pegawai (PNS), diakui Kiai Jalaluddin kondisinya sama saja, tidak jauh beda, hal itu disebabkan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan gaji pegawai diterima melalui rekening pribadi masing-masing, tidak boleh ada potongan, sehingga untuk mengeluarkan zakat pendapatannya agak sulit dilakukan, karena tidak ada lagi yang dengan kesadaran sendiri melakukan transfer atau datang sendiri ke Baznas menyetor zakatnya.
“Yang berat itu jika seorang suami bermaksud meminta uang yang sudah dipegang oleh istrinya, berbagai alasan yang bisa muncul,” ungkapnya.
Sebetulnya lanjutnya lagi, khusus PNS sudah siap untuk dipotong langsung gajinya saat menerima setiap bulannya, bahkan SKPD yang membawahinya sudah siap melakukan potongan langsung, namun tinggal harus ada kerjasama dengan pihak bank yang mendebet gaji PNS setiap bulannya.
“Baznas memang saat ini masih tengah menggodok perjanjian kerjasama dengan pihak bank dalam pengelolaan zakat para PNS tersebut,” kata Kiai Jalaluddin.
Namun Kiai Jalaluddin juga bahwa, kendatipun masih banyak hambatan terkait dengan zakat pendapatan bagi PNS namun penerimaan zakat dari PNS yang disetor melalui SKPD atau unit kerjanya tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, kesadaran membayar zakat bagi PNS tetap ada peningkatan. Untuk tahun 2018 Baznas Kota Makassar berhasil menerima zakat dari PNS sebesar Rp 1,6 miliar.

AJE-DKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *