MUI Makassar Kaget dengan Surat Edaran Wagub Sulsel Soal Kesyirikan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar, KH. Baharuddin angkat bicara soal Surat Edaran yang berisi larangan acara budaya berbau syirik yang diteken oleh Wakil Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman.

KH. Baharuddin mengaku menyesalkan terbitnya Surat Edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu lantaran tidak didahului koordinasi, berupa permintaan pandangan terutama dari kelompok pemuka agama.

“Tidak pernah ada penyampaian. Kita tidak pernah dengar-dengar ada panggilan, tidak pernah minta pandangan-pandangan pendapat,” ujarnya, kepada Sulselsatu.com, Sabtu (13/10/2018).

“Makanya kita sebenarnya itu seperti kaget setelah membaca edaran itu,” pungkasnya.

Dia menjelaskan istilah syirik dalam Islam pasti berbeda dengan agama lain. Bisa saja, dalam agama lain dilakukan berupa tradisi atau budaya, mungkin dari pandangan islam itu disebut syirik, tapi itu sudah masuk budaya.

“Nah itu sebenarnya dalam surat edaran itu belum jelas yang mana dimaksud. Harus jelas, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman dari surat edaran itu,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan keabsahan isi surat bernomor 120/6759/Wagub itu.

“Saya kira sudah banyak ditanggapi oleh orang. Surat edaran itu tidak punya tanggal, kemudian dari segi administrasi sebelum ditandatangani harus diparaf oleh sekretaris kan, itu tidak jadi masih dipertanyakan,” ujarnya

Sebelumnya, surat edaran larangan acara berbau syirik yang diteken Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadi perbincangan hangat publik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.

Sebenarnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa sudah mengklarifikasi Surat Edaran itu. Ia juga menyadari bila terdapat sejumlah kekeliruan dalam surat.

Kesalahan yang ditemukan seperti surat tersebut tak memiliki tanggal, kop surat menggunakan kop surat Gubernur Sulsel, namun yang bertanda tangan Wakil Gubernur. Kemudian penggunaan kata serapan dari bahasa Inggris, tertulis ‘predessecors’ yang harusnya ‘predecessor’.

Asmanto menjelaskan setelah dicek, surat yang beredaran itu akibat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu staf bagian Tata Usaha Wagub Sulsel. Dia mengatakan surat yang beredar itu sebenanya masih dalam bentuk konsep.

“Mungkin staf baru yang belum mengerti tata laksana pemerintahan. Padahal, surat itu untuk imbauan agar ditindaklanjuti di Kesbangpol. Jadi, surat itu masih konsep,” terangnya.

Berikut isi surat edaran tersebut:

“Berkaca pada fenomena bencana alam yang banyak terjadi akhir-akhir ini dan desakan/masukan beberapa kelompok masyarakat muslim dalam menilai perilaku maksiat, bentuk budaya berbau kesyirikan, asusila dan lainnya sebagai faktor dan “predessecor” pendorong Sang Pencipta Allah SWT memberi baik cobaan atau peringatan yang sifatnya bukan hanya berdampak pada pelaku tapi juga masyarakat umum lainnya dalam perspektif tinjauan dan keyakinan agama, serta sebagai upaya responsive pemerintah dalam menyerap aspirasi serta menjaga kerukunan umat beragama.

Maka kami selaku pemerintah provinsi menghimbau agar:

1. Setiap kegiatan pemerintah provinsi/kabupaten kota tetap memperhatikan rundown acara yang berpotensi berbau kesyirikan, asusila, dan tidak sesuai dengan norma budaya agama masyarakat setempat.

2. Senantiasa melakukan koordinasi dengan lembaga agama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel untuk meminta pandangan dan nasehat setiap kegiatan, baik seni, budaya maupun kegiatan lainnya di muka umum dan masyarakat beragama.

3. Melakukan kegiatan tradisional yang kreatif tanpa berlawanan dengan aturan agama dan budaya, serta tetap memperlihatkan karakter sebagai orang Sulsel yang religius dan berbudaya.

4. Segenap warga masyarakat agar berdoa kepada Allah agar senantiasa mendapat perlindungan dalam setiap cobaan serta memberi kemudahan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa dan tsunami melalui bantuan dan doa.

5. Himbauan ini juga berlaku bagi kegiatan seni, budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh kelompok pegiat, organisasi masyarakat, event organizer, perorangan, dan lainnya. Surat yang disebut berlaku sejak ditetapkan ini juga tidak dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *