NU DISEBUT RADIKAL DALAM BUKU SEKOLAH

Sekjend PB Nahdlatul Ualama K.H. Helmy Faisal

Kemendikbud Segera Menarik Sebelum Diedarkan

Nahdlatul Ulama disebut-sebut sebagai organisasi radikal dalam buku panduan belajar untuk kelas V Sekolah Dasar (SD). Hal ini tertera di halaman ke 45 dalam buku yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud pada 2017. Di dalamnya, NU termasuk organisasi radikal seperti Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Buku ini dinilai oleh sejumlah pengurus NU dan pihak pesantren dapat memunculkan persepsi yang keliru bagi generasi muda di masa mendatang. Buku tematik itu diterbitkan berdasarkan aturan menteri di 2014.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi memberikan klarifikasi atas beredarnya buku sekolah yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kelompok radikal. Muhadjir mengaku keterangan permasalahan ini sebenarnya agak panjang.
Menurut Muhadjir, buku tematik tersebut pada dasarnya diterbitkan berdasarkan aturan menteri di 2014 sebagai bentuk implementasi Kurikulum 2013 (K13). Kemudian direvisi kembali melalui Permendikbud Nomor 34 Tahun 2016. “Dan itu terjadi sebelum saya menjadi menteri. Selama saya jadi menteri, saya belum pernah revisi buku,” kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini saat ditemui wartawan di Dome UMM, Kota Malang, Kamis pertengahan Pebruari lalu.
Muhadjir mengklaim, dia hanya memperbarui mata pelajaran (mapel) melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Aturan yang diterbitkan pada Desember tahun lalu ini berisi tentang penambahan mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sejak saat itu, ia menegaskan, belum pernah melakukan revisi buku kembali.
Terkait pengertian kata ‘radikal’ dalam buku, Muhadjir menjelaskan, itu sebenarnya berkaitan dengan sejarah perjuangan nasional di era 1920-an. Di masa itu banyak berdiri organisasi yang kemudian ditulis tim Kemendikbud sebagai kelompok non koperatif. Dalam hal ini, organisasi-organisasi yang tidak mau berkompromi dengan pemerintahan kolonialisme. “Organisasi ini dianggap radikal karena dalam konteks melawan penjajah kolonialisme,” jelas Muhadjir.
Muhadjir berpendapat, makna ‘radikal’ di masa lalu tidak memiliki kesan sensitif seperti sekarang. Berdasarkan ilmu bahasa, ia melanjutkan, kata itu lebih memiliki rasa baik dibandingkan negatif.
Dengan adanya perubahan makna ini, kata ‘radikal’ memang sangat berisiko untuk diajarkan kepada anak-anak. Karenanya, dia memberikan apresiasinya kepada guru yang mau menyampaikan permasalahan ini kepada Kemendikbud. Apalagi, ia menambahkan, kritikan ini langsung mendapatkan respons dari pemerintah.
Dari pertemuan yang dilakukan pada Kamis lalu Muhadjir mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan solusinya. Kemendikbud akan segera menarik buku-buku tersebut dari sekolah lalu dilakukan perevisian. “Yang penting harus segera ditarik. Jangan sampai berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Organisasi Kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU disebut sebagai salah satu organisasi radikal dalam buku panduan belajar untuk kelas V Sekolah Dasar (SD). Hal ini tertera di halaman ke 45 dalam buku yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud pada 2017. Di dalamnya, NU termasuk organisasi radikal seperti Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga Partai Nasionalis Indonesia (PNI).
Terkait dengan penerbitan buku sekolah yang sangat mengganggu perasaan warga NU, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan, pihaknya dan LP Maarif telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hasil pertemuan itu, Kemendikbud sepakat untuk menarik kembali buku ajar Tematik Kurikulum 2013 kelas V SD.
“Kemarin LP Maarif sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud dan pihak Kemendikbud sepakat untuk menarik buku tersebut,” ujar Hilmy saat dimintai tanggapan wartawan.
Hilmy memaparkan, di dalam buku pelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD, tepatnya pada halaman 45 terdapat tulisan “Masa Awal Radikal” (Tahun 1920-1927-an). Bunyinya: Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas nonkooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia.
Dalam buku panduan belajar tersebut, Helmy menjelaskan, disebutkan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi radikal. Meskipun frasa ‘organisasi radikal’ yang dimaksud adalah organisasi radikal yang bersikap keras menentang penjajahan Belanda, dalam konteks ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sangat menyayangkan diksi “organisasi radikal” yang digunakan oleh Kemendikbud dalam buku tersebut.
“Istilah tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman oleh peserta didik di sekolah terhadap Nahdlatul Ulama,” ucapnya.
Pasalnya, organisasi radikal belakangan ini identik dengan organisasi yang melawan dan merongrong pemerintah, melakukan tindakan-tindakan radikal, dan menyebarkan teror. Sehingga, pemahaman seperti ini, menurutnya, akan berbahaya, terutama jika diajarkan kepada siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
Atas kejadian ini, menurutnya, Kemendikbud kurang jeli dan tidak pas dalam membuat fase Pergerakan Nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Penulis buku menyebut bahwa setelah mengalami fase pergerakan nasional pada 1900-an, kemudian dilanjutkan dengan fase masa awal radikal yang terjadi pada 1920-1926.
“Istilah masa awal radikal ini yang keliru dan tidak tepat jika ingin menggambarkan perjuangan kala itu yang lebih tepat frasa yang digunakan adalah masa patriotisme, yakni masa-masa menetang dan melawan penjajah,” paparnya
Oleh karena itu, PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk bertanggung jawab atas persoalan ini. Karena potensi mudarat yang ditimbulkan sangat besar, sehingga harus diambil langkah cepat untuk menyikapinya.
Kejadian ini pun, tambahnya, menjadi pembelajaran berharga bagi PBNU. Pihaknya tidak akan membiarkan peristiwa tersebut terulang kembali. “Kami tidak akan membiarkan setiap ada kejadian yang keliru,” tegasnya.

AJE-DKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *