TAK ADA DISKRIMINASI WARGA MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG TIONGKOK

Pertemuan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Asosiasi Islam Tiongkok Abdullah Amin Jin Rubin menguatkan tak ada diskriminasi umat Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok. Berita dan informasi yang ditiupkan media sosial sangat berbeda jauh dari faktanya.

Kondisi kehidupan umat muslim Tiongkok khususnya muslim Uighur (China Bagian Barat),  yang dikabarkan melalui berbagai media mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif oleh pemerintah setempat,  dibantah oleh Vice President China Islamic Assosiation, Abdullah Amin Jin Rubin.

Menurutnya, kehidupan umat muslim,  baik di Tiongkok secara keseluruhan maupun di Uighur, memiliki kebebasan yang sama dan perlakuan pemerintah yang baik.

“Di Tiongkok terdapat 5 agama,  dan  perlakuan pemerintah terhadap kelima agama ini sama.  Termasuk kepada umat muslim.  Baik umat muslim yang ada di Tiongkok secara keseluruhan maupun umat Muslim yang ada di Uighur.  Buktinya di sana (baca Xinjiang), di mana tempat suku Uighur berada,  terdapat 28.000 masjid dan 30.000 lebih imam shalat.  Bahkan di Xinjiang ini,  pemerintah ikut serta mendukung berdirinya Islamic College.  Jadi kehidupan beragama umat muslim disana bagus saja”, tuturnya saat menjelaskan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Sebelumnya,  Haedar Nashir sempat mempertanyakan simpang siur kondisi umat muslim,  khususnya di Xianjiang dalam kunjungan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan rombongan di Assosiation Islamic Tiongkok,  Jumat (14/09).  Menurut Haedar, selain berbicara tentang pentingnya kemitraan dua organisasi ini, yaitu Muhammadiyah dan Assosiation Islamic Tiongkok,  ketua Asosiasi Islam Tiongkok perlu menjelaskan tentang  kondisi kehidupan umat Muslim Uighur di Xinjiang.

“Kiranya perlu kami tanya kembali, tentang kondisi umat muslim di Tiongkok khusus di Xinjiang. Sebab jika kondisi umat Muslim Uighur di Xinjiang sebagaimana yang diberitakan, seperti adanya kekerasan dan perlakuan diskriminatif, tentu ini akan menjadi catatan buruk bagi umat Islam di mana pun berada”, tutur Haedar.

Dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri Adminitrasi Urusan Agama Tiongkok,  pihak pemerintah Tiongkok telah memberikan jawaban, bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap umat Muslim.  Namun karena jawaban tersebut keluar dari pemerintah yang kebetulan notabene non Muslim, ada anggapan bahwa jawaban tersebut hanya lips service dan menutupi fakta sebenarnya.

Menanggapi jawaban vice presiden Assosiation Islam Tiongkok, Haedar sendiri lebih melihat persoalan ini secara umum, di mana pertumbuhan dan kondisi kehidupan umat Muslim secara menyeluruh lebih baik dan perlu diapresiasi. Apabila ada sebagian masyarakat muslim di Uighur yang kurang mendapatkan perlakuan yang sama,  tentu ini persoalan pemerintah setempat untuk menyelesaikannya.  Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah Amin  bahwa masyarakat Uighur bukan saja beragama Islam, namun ada juga yang beragama selain Islam.  Persoalan yang mendasar di sana adalah terkait dengan persoalan ekonomi.  Oleh karenanya,  pemerintahan Tiongkok diharapkan mulai memperhatikan perbaikan kehidupan di kawasan China bagian barat ini.

Sementara itu,  Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti melihat kondisi umat muslim di Uighur Xinjiang tidak seperti yang diberitakan.  “Hari ini kita mendapatkan informasi yang seimbang, yaitu dari pemerintah dan juga dari organisasi Islam.  Jadi saya pikir apa yang dikembangkan oleh media tertentu tentang Islam Uighur di Xinjiang,  berlebihan, walaupun ada perlakuan yang berbeda terhadap umat muslim di sana,  tidak bisa diabaikan.  Akan tetapi kita tetap harus hati-hati, mengembangkan opini-opini yang tidak sesuai fakta” , ungkap Mu’ti saat dihubungi terpisah. 

Pertemuan antara Muhammadiyah dan Assosiasi Islam Tiongkok ini mendapat apresiasi dan kesan yang baik di mata pengurusnya.  Sebab,  jauh sebelumnya,  mereka sudah mengetahui tentang sepak terjang Muhammadiyah di Indonesia. Bagi Assosiasi Islam Tiongkok, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia yang memiliki peran penting dalam kebangsaannya.

“Kami sangat terkesan dengan pola keberagamaan Muhammadiyah.  Ia memiliki andil besar bagi kehidupan berbangsa.  Besar harapan kami,  Muhammadiyah dapat bekerjasama dengan kami,  khususnya dalam dunia pendidikan, keagamaan, serta manajemen ibadah haji.  Sebab,  di Tiongkok,  tiap tahunnya jamaah yang berangkat haji berjumlah 12.000 jamaah”, ungkapnya.

Atas harapan tersebut, Haedar merespon  baik bahwa Muhammadiyah sangat terbuka untuk bekerjasama,  apalagi selama ini sudah ada hubungan baik antara Assosiation Muslim Tiongkok dengan Muhammadiyah.  “Kami sangat terbuka atas kerjasama ini.  Insyaallah Muhammadiyah terbuka meningkatkan kerjasama antar dua organisasi ini.  Sehingga,  baik di Tiongkok maupun di Indonesia, tumbuh kehidupan beragama yang lebih baik”, tutur Haedar.

Assosiation Islamic Tiongkok sendiri merupakan organisasi tingkat pusat yang merupakan gabungan atau assosiasi organisasi-organisasi Islam di berbagai daerah. Hingga saat ini,  Assosiation Islamic Tiongkok sudah memiliki 10 lembaga pendidikan di Tiongkok.  Lembaga pendidikan pertama didirikan tahun 1956. Keberadaan organisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah,  baik lahan maupun dana.

Atas keberadaan organisasi ini,  umat muslim tumbuh pesat di negeri tirai bambu.  Setidaknya ini bisa dilihat dari jumlah masjid yang ada di Tiongkok,  yang kini berjumlah 39.000 masjid dan 56.000 imam.

Usai pertemuan ini,  Ketua Umum beserta rombongan Pimpinan Pusat Muhammadiyah diajak untuk shalat Jumat di masjid pertama yang dibangun di Tiongkok,  yaitu masjid Niu Jie. 

AJE-DKI-Sumber Suara Muhammadiyah.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *